ABSTRAK :

Pengaturan Hiburan Orgen Tunggal dan Kesenian Tradisional

2016

Penyelenggaran hiburan orgen tunggal dan kesenian tradisional yang tidak selaras dengan nilai-nilai sosial, budaya dan agama dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, sehingga perlu dibuat pengaturan agar penyelenggaraannya aman dan tertib

Dasar Hukum:

UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, Perda No 6 Tahun 2005, Perda No. 2 Tahun 2009.

Dalam Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:

Hiburan orgen tunggal dan kesenian tradisional, Izin dan waktu penyelenggaraan, kewajiban dan larangan dan sanksi

Catatan:

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, 30 April 2016

Jumlah Halaman: 4 Halaman